4.4 EKSI4207 Akuntansi Sektor Publik

INISIASI 1 (EKSI4207)

Pada Inisiasi 1 Tutorial Online, kita akan membahas mengenai Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor Publik. Untuk memudahkan pemahaman Anda, Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor Publik yang akan dibahas secara rinci sebagai berikut :

1. Karakteristik Organisasi Sektor Publik.

2. Good Government Gouvernance.

3. Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor Publik.

4. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.

1.    Karakteristik Organisasi Sektor Publik.

Pernyataan Lynn (1974) memberi gambaran mengenai hubungan antara warga negara dan pemerintah pada organisasi pemerintahan, bahwa sumbangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak, tidak ada hubungannya dengan secara langsung dengan jasa yang diterima masysrakat pemerintah, demikian pula sebaliknya.

Karakteristik Organisasi Sektor Publik menurut Mardiasmo yaitu :

Tujuan           Untuk mensejahterahkan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani. 

Aktivitas Pelayanan publik (publik service) misal dalam bidang pendidikan, trnasportasi, penegakan hukum, keamanan, kesehatan dan penyediaan pangan.  

Sumber Pembiayaan          Berasal dari dana masyarakat yang berujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

Pola pertanggungjawaban            Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kultur Organisasi Bersifat birokratis, formal dan berjenjang. Penyusunan Anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan, akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD, Stakeholder      dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga Internasonal  

2.    Good Government Governance

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik. Konsep good governance sudah lama menjadi perbincangan di atmosfer Indonesia. Namun demikian, elaborasi dan pembumian ke dalam bentuk reformasi yang holistik dan aplikatif belum ada. Hal ini tentunya banyak hal yang mempengaruhi. Reformasi struktural menghendaki adanya perubahan mendasar pada diri entitas yang bersangkutan. Seperti kita ketahui UNDP mengajukan 9 (sembilan) prinsip sebagai karakteristik good governance yaitu: partisipasi, rule of law, transparansi, responsiveness, consensus orientation, equity, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, strategic vision. Konsep good governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik. Tuntutan itu tidak mudah untuk dipenuhi. Hal ini perlu media dan proses untuk memenuhinya. Bagaimana akuntansi sektor publik memenuhi hal tersebut?

3.    Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo, Pengertian Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu :

1). Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan kepada otoritas yang lebih tinggi atau diatasnya.

2). Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas/stakeholder.

Perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta :

Pebedaan     Akuntansi Sektor Publik                 Akuntansi Sektor Swasta

Tujuan           Kesejahteraan Masyarakat                        Keuntungan

Organisasi     Sektor publik                                     Swasta

Keuangan     Negara, daerah dan Massyarakat Individual

                

4.    Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Transparansi dan akuntabilitas merupakan tuntutan sebagian besar masyarakat kepada lembaga-lembaga sektor publik dalam setiap aktivitas. Dari buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekasnisme akuntansi swasta yang dberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Sebagai dampak keberhasilan penerapan accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Definisi dari akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat, bukan indivual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.  Keluasaan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga public tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai :

... mekanisme teknik dan anlisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM-LSM termasuk sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana public (American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993)). Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas.

Dari buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekasnisme akuntansi swasta yang dberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Sebagai dampak keberhasilan penerapan accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Definisi dari akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyrakat. Keluasaan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga public tersebut.

Bagi anda yang belum paham betul materi modul 1 ini, sekarang anda harus membaca kembali dengan teliti sekali atau beberapa kali lagi (sampai anda paham betul) maksud modul 1 ini dan kemudian anda membaca dengan seksama literature-literatur lain, yang membahas atau ada kaitannya dengan ruang lingkup akuntabilatas dan akuntansi sektor publik, untuk memperkaya pemahaman anda.

Referensi :

Baswir, Reridsond. (1998). Yogyakarta : BPFE

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publlik. Yogyakarta. Andi

Dalam Modul  2  ini kita akan mempelajari mengenai  Akuntansi  Manajemen  dan  Sistem  Pengendalian Manajemen  Sektor  Publik. 

Tujuan  pokok  bahasan  ini  adalah  agar  Anda mampu  memahami  konsep  Akuntansi  Manajemen  dan  Sistem  Pengendalian Manajemen  Sektor  Publik  dan  mampu  membedakan  cara  penerapan Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengendalian Manajemen  pada organisasi bisnis  dan  sektor  publik. 

Diharapkan  setelah  mempelajari Modul  2  ini  Anda mampu  menjelaskan  Akuntansi  Manajemen  dan  Sistem  Pengendalian Manajemen Sektor Publik yang terdiri atas:

1.  proses perencanaan pada sektor publik;

2.  proses pengendalian pada sektor publik;

3.  peran akuntansi manajemen sektor publik;

4.  sistem pengendalian manajemen sektor publik.

PROSES PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA SEKTOR PUBLIK

A.  PROSES PERENCANAAN PADA SEKTOR PUBLIK

Pada  dasarnya  prinsip  akuntansi  manajemen  sektor  publik  tidak  banyak berbeda  dengan  prinsip  akuntansi  manajemen  yang  diterapkan  swasta. Prinsip-prinsip  akuntansi  manajemen  yang  biasa  digunakan  pada  organisasi sektor  swasta  seperti  manajemen  strategik  dan  manajemen  biaya  pada dasarnya  dapat  diterapkan  pada  sektor  publik.  Akan  tetapi  harus  diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat  diadopsi  secara  langsung  tanpa  modifikasi.  Fokus  bahasan  akuntansi manajemen  pada  sektor  publik  adalah  mengenai  peran  akuntansi  sebagai penyedia  informasi  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas organisasi.

Akuntansi  Manajemen  sektor  publik  berbeda  dengan  akuntansi keuangan.  Akuntansi  Manajemen  Sektor  Publik  terkait  dengan  pemberian informasi  kepada  pihak  intern  organisasi  sedangkan  akuntansi  keuangan terkait  dengan  pelaporan  dan  pengkomunikasian  informasi  kepada  pihak eksternal  organisasi.  Akuntansi  manajemen  cenderung  memberikan  laporan yang  bersifat  prospektif  yaitu  digunakan  untuk  perencanaan  di  masa  yang akan  datang,  sedangkan  akuntansi  keuangan  memberikan  informasi  laporan historis  dan  retrospektif  berupa  laporan  kinerja  masa  lalu  dari  suatu organisasi.  Perencanaan  merupakan  cara  organisasi  menetapkan  tujuan  dan sasaran  organisasi.  Perencanaan  meliputi  aktivitas  yang  sifatnya  strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi  manajemen  berperan  dalam  memberikan  informasi  historis  dan prospektif  untuk  memfasilitasi  perencanaan.  Proses  perencanaan  juga melibatkan  aspek  perilaku  yaitu  partisipasi  dalam  pengembangan  sistem perencanaan,  penetapan  tujuan,  dan  pemilihan  alat-alat  yang  paling  tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Dalam  organisasi  sektor  publik,  lingkungan  yang  mempengaruhi  sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini.

Sementara itu tingkat ketidakpastian yang dihadapi sektor publik di masa mendatang akan semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi  informasi  yang  merambah  ke  seluruh  sektor.  Misalnya perkembangan  internet  menyebabkan  munculnya  gagasan  dikembangkannya E-Government  di  Indonesia  termasuk  aplikasinya  dalam  bentuk  Sistem Informasi  Manajemen  Satu  Atap  (SIMTAP)  yang    telah  diterapkan  di beberapa  pemerintah  daerah  seperti  Takalar,  dan  Sidoarjo.  E-Government merupakan  upaya  untuk  memperbaiki  proses  dan  prosedur  administrasi  di pemerintahan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  (internet)  agar memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada stakeholder-nya.

informasi  akuntansi  sebagai  alat  perencanaan  pada  dasarnya  dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1.  informasi yang sifatnya rutin;

2.  informasi kuantitatif/kualitatif;

3.  informasi yang disampaikan melalui saluran formal atau informal. 

B.  PROSES PENGENDALIAN PADA SEKTOR PUBLIK

Untuk  menjamin  bahwa  strategi  untuk  mencapai  tujuan  organisasi dijalankan  secara  ekonomis,  efisien,  dan  efektif,  maka  diperlukan  suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristiknya.

Organisasi bisnis karena sifatnya profit oriented (berorientasi pada laba), maka  alat  pengendaliannya  lebih  banyak  bertumpu  pada  mekanisme negosiasi,  meskipun  bervariasi  untuk  tiap  organisasinya  dan  tingkatan manajemen. Pengendalian untuk manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa sedangkan untuk manajemen level atas lebih bersifat normatif.

Sementara  itu  organisasi  sektor  publik  karena  sifatnya  yang  tidak mengejar  laba  serta  adanya  pengaruh  politik  yang  besar,  maka  alat pengendaliannya  lebih  banyak  berupa  peraturan  birokrasi.  Terkait  dengan pengukuran  kinerja, terutama  pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (value  for  money),    akuntansi  manajemen  memiliki  peran  utama  dalam pengendalian  organisasi  yaitu  mengkuantifikasikan  keseluruhan  kinerja terutama dalam ukuran moneter.

Fungsi  Utama  Informasi  Akuntansi  pada  dasarnya  adalah  pengendalian. Informasi Akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena  akuntansi  memberikan  informasi  yang  bersifat  kuantitatif.  Informasi akuntansi  umumnya  dinyatakan  dalam  bentuk  ukuran  finansial,  sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi  yang  pada  akhirnya  membentuk  gambaran  kinerja  organisasi secara keseluruhan.

Sementara  itu,  pengendalian  organisasi  adalah  terkait  dengan pengintegrasian  aktivitas  fungsional  ke  dalam  sistem  organisasi  secara keseluruhan.  Pengendalian  organisasi  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa organisasi  tidak  menyimpang  dari  tujuan  dan  strategi  organisasi  yang  telah ditetapkan. 

C.  PROSES PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJERIAL ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Perencanaan  dan  pengendalian  pada  dasarnya  merupakan  dua  sisi  mata uang,  sehingga  harus  dipertimbangkan  secara  bersama-sama.  Tanpa  ada pengendalian,  perencanaan  tidak  akan  berarti  karena    tidak  ada  follow-up, demikian sebaliknya. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang  membentuk  suatu siklus sehingga satu tahap akan terkait dengan  tahap yang  lain  dan  terintegrasi  di  dalam  suatu  organisasi.  Jones  dan  Pendlebury (1996)  membagi  proses  perencanaan  dan  pengendalian  manajerial  pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap, yaitu:

1.  perencanaan tujuan & sasaran dasar;

2.  perencanaan operasional;

3.  penganggaran;

4.  pengendalian & pengukuran;

5.  pelaporan, analisis, dan umpan balik.

Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Proses  Pengendalian  Manajemen  pada  organisasi  sektor  publik  dapat dilakukan  dengan  saluran  komunikasi  formal  maupun  informal.  Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas.

1.  perumusan strategi;

2.  perencanaan strategik;

3.  penganggaran;

4.   operasional.

Struktur  organisasi  harus  sesuai  dengan  desain  sistem  pengendalian manajemen,  karena  sistem  pengendalian  manajemen  berfokus  pada  unit-unit organisasi  sebagai  pusat  pertanggungjawaban.  Pusat-pusat  pertanggung-jawaban tersebut  merupakan  basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  harus  dilakukan  sejak  proses seleksi  dan  rekruitmen,  training,  development,  dan  promosi  hingga pemberhentian  karyawan.  Faktor  lingkungan  meliputi  kestabilan  politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Semua unsur tersebut hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi.

PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN DAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA SEKTOR PUBLIK

A.  PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN PADA SEKTOR PUBLIK

Peran  Akuntansi  Manajemen  Sektor  Publik    adalah  memberikan informasi  akuntansi  yang  relevan  dan  handal  kepada  manajer  untuk melaksanakan  fungsi  perencanaan  dan  pengendalian  organisasi.  Dalam organisasi  sektor  publik,  perencanaan  dimulai  sejak  dilakukannya perencanaan  strategik,  sedangkan  pengendalian  dilakukan  terhadap pengendalian tugas. Peran Akuntansi Manajemen dalam Organisasi Sektor Publik, adalah:

1.  perencanaan strategik;

2.  pemberian informasi biaya;

3.  penilaian investasi;

4.  penganggaran;

5.  penentuan biaya layanan dan tarif pelayanan;

6.  penilaian kinerja.

 1.   Perencanaan Strategik

Akuntansi  Manajemen  dibutuhkan  sejak  tahap  perencanaan  strategik. Pada  tahap  perencanaan  strategik,  manajemen  organisasi  membuat  alternatif  program  yang  dapat  mendukung  strategi  organisasi.  Program-program tersebut  diseleksi  dan  dipilih  sesuai  dengan  skala  prioritas  dan  sumber  daya (resources)  yang  dimiliki.  Peran  akuntansi  manajemen  adalah  memberikan informasi  untuk  menentukan  berapa  biaya  program  dan  berapa  biaya  suatu  aktivitas  (task)  sehingga  berdasarkan  informasi  akuntansi  tersebut  manajer dapat  menentukan  berapa  anggaran  yang  dibutuhkan  dikaitkan  dengan sumber daya yang dimiliki.

2.   Pemberian Informasi Biaya

Biaya  dalam  konteks  sektor  publik  dapat  dikategorikan  menjadi  tiga kelompok, yaitu:

a.  Biaya  Input.  Merupakan  sumber  daya  yang  dikorbankan  untuk memberikan  pelayanan.  Biaya  input  bisa  berupa  tenaga  kerja,  biaya bahan baku dan lainnya.

b.  Biaya Ouput. Merupakan Biaya  yang dikeluarkan  untuk  menghantarkan produk  hingga  sampai  ke  pelanggan.  Pada  organisasi  sektor  publik output  diukur  dengan  berbagai  cara  tergantung  pada  pelayanan  yang dihasilkan.  Misal  untuk  perusahaan  transportasi  massa,  biaya  dapat diukur berdasarkan biaya per penumpang.

c.   Biaya  Proses.  Merupakan  biaya  yang  dapat  dipisahkan  dari  fungsi organisasi.  Biaya  diukur  dengan  mempertimbangkan  fungsi  organisasi, misalnya biaya departemen produksi, personalia, dan lainnya.  Akuntansi  Manajemen  Sektor  Publik  memiliki  peran  yang  strategis dalam  perencanaan  finansial  terkait  dengan  identifikasi  biaya-biaya  yang terjadi.  Dalam hal ini akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan cost accounting untuk pengambilan keputusan biaya.

3.  Penilaian Investasi

Akuntansi  Manajemen  dibutuhkan  pada  saat  organisasi  sektor  publik hendak  melakukan  investasi  yaitu  untuk  menilai  kelayakan  investasi  secara ekonomi  dan  finansial.  Akuntansi  manajemen  diperlukan  dalam  penilaian investasi  karena  untuk  dapat  menilai  investasi  diperlukan  identifikasi  biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Hal tersebut penting untuk  menghindari  dilakukannya  investasi  yang  sebenarnya  tidak  layak secara  ekonomi  dan  finansial.  Dalam  penilaian  suatu  investasi,  faktor  yang harus  diperhatikan  oleh  akuntansi  manajemen  adalah  tingkat  diskonto, tingkat  risiko,  ketidakpastian,  dan  sumber  pendanaan  untuk  investasi  yang akan dilakukan.

Penilaian  Investasi  dalam  organisasi  publik  dilakukan  dengan menggunakan  analisis  biaya-manafaat  (cost-benefit  analysis).  Dalam praktiknya  terdapat    kesulitan  dalam  menentukan  biaya  dan  manfaat  dari suatu  investasi  yang  dilakukan.  Hal  tersebut  karena  biaya  dan  manfaat  yang harus  dianalisis  tidak  hanya  dilihat  dari  sisi  finansialnya  saja  tetapi  harus mencakup  biaya  dan  manfaat  sosial    yang  akan  terjadi  dari  investasi  atau proyek  yang  diajukan.  Menentukan  biaya  sosial  dan  manfaat  sosial  dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan.

4 .   Penganggaran

Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  muka  bahwa  akuntansi  manajemen memainkan  peran  yang  vital  dalam  proses  pemilihan  program,  penentuan biaya  program  dan  penganggaran.  Akuntansi  manajemen  berbicara  tentang perencanaan dan pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran.

Akuntansi  manajemen  berperan  untuk  memfasilitasi  terciptanya anggaran  publik  yang  efektif.  Terkait  dengan  tiga  fungsi  anggaran,  yaitu sebagai;  alat  alokasi  sumber  daya  publik,  alat  distribusi,  dan  alat  stabilisasi, maka  akuntansi  manajemen  merupakan  alat  yang  vital  dalam  proses mengalokasikan dan  mendistribusikan sumber dana publik  secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata. Untuk mencapai hal tersebut harus didukung dengan  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  handal,  jika  tidak  akuntansi manajemen  tidak  akan  banyak  bermanfaat,  karena  akuntansi  manajemen hanyalah merupakan alat manajemen untuk perencanaan dan pengendalian.

5.  Penentuan Biaya Layanan dan Tarif Pelayanan

Akuntansi  Manajemen  digunakan  untuk  menentukan  berapa  biaya  yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan  kepada  pemakai  jasa  pelayanan  publik,  termasuk  menghitung subsidi  yang  diberikan.  Tuntutan    agar  pemerintah  meningkatkan  pelayanan dan  keluhan  masyarakat  akan  besarnya  biaya  pelayanan  merupakan  suatu indikasi  perlunya  perbaikan  sistem  akuntansi  manajemen  di  sektor  publik. Masyarakat  menghendaki  pemerintah  memberikan  pelayanan  yang  cepat, berkualitas, dan  murah. Pemerintah  yang berorientasi pada pelayanan publik harus  merespon  keluhan,  tuntutan,  dan  keinginan  masyarakat  agar  kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan akan meningkat.

6.   Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan.

B.  SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Setiap  Organisasi  baik  publik  maupun  swasta  memiliki  tujuan  yang hendak  dicapai.  Untuk  mencapai  tujuan  organisasi  tersebut  diperlukan strategi  yang  dijabarkan  dalam  bentuk  program-program  atau  aktivitas. Organisasi  memerlukan  sistem  pengendalian  manajemen  untuk  memberikan jaminan  dilaksanakannya  strategi  organisasi  secara  efektif  dan  efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. 

C.  PERUMUSAN STRATEGI

Perumusan  Strategi  merupakan  proses  penentuan  visi,  misi,  tujuan, sasaran,  target,  arah  dan  kebijakan,  serta  strategi  organisasi.  Perumusan strategi  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  manajemen  puncak.  Dalam organisasi  pemerintah,  perumusan  strategi  dilakukan  oleh  dewan  legislatif yang  hasilnya  berupa  GBHN  yang  menjadi  acuan  bagi  eksekutif  di  dalam bertindak.

Hasil perumusan strategi lebih bersifat permanen dan berjangka panjang. Dalam  suatu  organisasi  baik  swasta  maupun  pemerintahan  sangat  jarang dilakukan perubahan visi, misi, dan tujuan organisasi. Hal yang sering adalah revisi  strategi  atau  adopsi  strategi  baru  untuk  mewujudkan  visi,  misi,  dan tujuan yang telah ditetapkan.

Salah  satu  metode  penentuan  strategi  adalah  dengan  menggunakan analisis  SWOT  (Strenght,  Weakness,  Opportunity,  and  Threat).  Analisis SWOT  dikembangkan  untuk  menganalisis  dan  mempertimbangkan  faktor internal  organisasi  yang  menjadi  kekuatan  dan  kelemahan  organisasi  dan memperhitungkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Berdasarkan analisis  SWOT  tersebut  organisasi  dapat  menentukan  strategi  yang  terbaik untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Strategi  perusahaan  dapat  berubah  atau mengalami revisi jika terdapat perubahan lingkungan karena adanya ancaman (threat)  dan  kesempatan  (opportunity).  Misalnya  adanya  teknologi  baru, peraturan  pemerintah  baru,  atau  perubahan  lingkungan  politik  dan  ekonomi lokal maupun global.

Perencanaan  strategik  harus  didukung  dengan  budaya  organisasi  yang kuat.  Kultur  organisasi  terkait  dengan  lingkungan  kerja  dan  kesediaan anggota  untuk  melakukan  perubahan.  Perencanaan  strategik  harus  diikuti dengan perubahan perilaku dan sikap anggota organisasi untuk melaksanakan program-program  secara  efektif  dan  efisien.  Program-progam  yang  sudah dirancang  secara  baik  dapat  gagal  bila  personal  di  lapangan  bertindak  tidak sesuai dengan arah dan strategi.

1.  Penganggaran

Apabila  tahap  perencanaan  strategik  telah  selesai  dilakukan,  tahap berikutnya  adalah  menentukan  anggaran.  Tahap  penganggaran  dalam  proses pengendalian  manajemen  sektor  publik  merupakan  tahap  yang  dominan. Proses  penganggaran  pada  organisasi  sektor  publik  memiliki  karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran di sektor swasta.

 2.  Penilaian Kinerja

Tahap  akhir  dari  proses  pengendalian  manajemen  adalah  penilaian kinerja.  Penilaian  kinerja  merupakan  bagian  dari  proses  pengendalian manajemen  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  pengendalian.  Pengendalian manajemen  melalui  sistem  penilaian  kinerja    dilakukan  dengan  cara menciptakan  mekanisme  reward  and  punishment,  yang    digunakan  untuk mendorong  pencapaian  strategi  asalkan  didukung  dengan  manajemen kompensasi (imbalan) yang memadai.

Pemberian  imbalan  dapat  berupa  imbalan  finansial  dan  nonfinansial. Imbalan  yang  sifatnya  finansial,  misalnya;  bonus,  dan  kenaikan  gaji tunjangan.  Imbalan  yang  bersifat  non  finansial  (psikologis  dan  sosial), misalnya;  promosi  jabatan,  penambahan  tanggung  jawab  dan  kepercayaan, dan otonomi yang lebih besar.

Proses  pengendalian  manajemen  pada  organisasi  sektor  publik  dapat dilakukan  dengan  saluran  komunikasi  formal  maupun  informal.  Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas:

a.  perumusan strategi;

b.  perencanaan strategik;

c.  penganggaran;

d.  operasional

PERAN DAN JENIS PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK

A.  PERAN PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK

 Penganggaran  sektor  publik  terkait  dengan  proses  penentuan  jumlah alokasi  dana  untuk  tiap-tiap  program  dan  aktivitas  dalam  satuan  moneter. Proses  penganggaran  organisasi  sektor  publik  dimulai  ketika  perumusan strategi  dan  perencanaan  strategik  telah  selesai  dilakukan.  Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang  telah  dibuat.  Tahap  penganggaran  menjadi  sangat  penting  karena anggaran  yang  tidak  efektif  dan  tidak  berorientasi  pada  kinerja  akan  dapat menggagalkan  perencanaan  yang  sudah  disusun.  Anggaran  merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tujuan organisasi.

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik adalah:

1.  aspek perencanaan;

2.  aspek pengendalian;

3.  aspek akuntabilitas publik.

  

Penganggaran  sektor  publik  harus  dimulai  dari  tahap  perencanaan, kemudian  pelaksanaan,  dan  terakhir  pelaporan.  Proses  penganggaran  akan lebih  efektif  jika  diawasi  oleh  lembaga  pengawasan  khusus  yang  bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

1.  Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran  publik  berisi  rencana  kegiatan  yang  direpresentasikan  dalam bentuk  rencana  perolehan  pendapatan  dan  belanja  dalam  satuan  moneter. Dalam  bentuk  yang  paling  sederhana,  anggaran  publik  merupakan  suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi  informasi  mengenai  pendapatan,  belanja,  dan  aktivitas.

Secara  singkat  dapat  dinyatakan  bahwa  anggaran  publik  merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan  berapa:

a.   biaya atas rencana-rencana yang dibuat;

b.   banyak  dan  bagaimana  caranya  memperoleh  uang  untuk  mendanai rencana tersebut.

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

1)     anggaran  merupakan  alat  bagi  pemerintah  untuk  mengarahkan pembangunan  sosial-ekonomi,  menjamin  kesinambungan  dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

2)     anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang  tak  terbatas  dan  terus  berkembang  sedangkan  resources  (sumber daya) terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan, dan trade offs;

3)     anggaran  diperlukan  untuk  meyakinkan  bahwa  pemerintah  telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas oleh lembaga publik.

Fungsi Anggaran Sektor Publik

1)  Alat Perencanaan.

2)  Alat Pengendalian.

3)  Alat Kebijakan Fiskal.

4)  Alat Politik.

5)  Alat Koordinasi dan Komunikasi.

6)  Alat Penilaian Kinerja.

7)  Alat Motivasi.

8)  Alat menciptakan Ruang Publik.

2.  Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool)

Anggaran  merupakan  alat  perencanaan  manajemen  untuk  mencapai tujuan  organisasi.  Anggaran  sektor  publik  dibuat  untuk  merencanakan tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah,  berapa  biaya  yang dibutuhkan,  dan  berapa  hasil  yang  akan  diperoleh  dari  belanja  pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

a.    merumuskan  tujuan  serta  sasaran  kebijakan  agar  sesuai  dengan  visi  dan misi ditetapkan;

b.    merencanakan  berbagai  program  dan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;

c.    mengalokasikan  dana  pada  berbagai  program  dan  kegiatan  yang  telah disusun;

d.    menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

a.  Anggaran sebagai alat pengendalian

Sebagai  alat  pengendalian,  anggaran  memberikan  rencana  ditail  atas pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah  agar  pembelanjaan  yang  dilakukan dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Tanpa  anggaran,  pemerintah tidak  dapat  mengendalikan  pemborosan  pengeluaran.  Bahkan  tidak berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  presiden,  menteri,  gubernur  dan  lainnya dapat  dikendalikan  melalui  anggaran.  Anggaran  sektor  publik  digunakan untuk membatasi kekuasaan eksekutif.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya  overspending,  underspending  dan  salah  sasaran  (missapropriation) dalam  pengalokasian  anggaran  pada  bidang  lain  yang  bukan  merupakan prioritas.  Anggaran  merupakan  alat  untuk  memonitor  kondisi  keuangan  dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk  menyakinkan  bahwa  pemerintah  mempunyai  uang  yang  cukup  untuk memenuhi  kewajibannya.  Selain  itu  anggaran  digunakan  untuk  memberikan informasi  dan  menyakinkan  legislatif  bahwa  pemerintah  bekerja  secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara yaitu:

1.     Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;

2.     Menghitung selisih anggaran;

3.     Menemukan  penyebab  yang  dapat  dikendalian  (controllable)  dan  tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varian; dan

4.     Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

b.  Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran  sebagai  alat  kebijakan  fiskal  pemerintah  digunakan  untuk menstabilkan  ekonomi  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Melalui anggaran  publik  tersebut  dapat  diketahui  arah  kebijakan  fiskal  pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.  Anggaran dapat  digunakan  untuk  mendorong,  menfasilitasi,  dan  mengkoordinasikan kegiatan  ekonomi  masyarakat  sehingga  dapat  mempercepat  pertumbuhan

ekonomi.

c.  Anggaran sebagai alat politik

Anggaran  digunakan  untuk  memutuskan  prioritas-prioritas  dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan  dokumen  politik  sebagai  bentuk  komitmen  eksekutif  dan kesepakan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tententu. Anggaran  bukan  sekedar  masalah  teknis  akan  tetapi  lebih  merupakan  alat politik.  Oleh  karena  itu  pembuatan  anggaran  publik  membutuhkan  political skill  dan  keahlian  bernegosiasi  dan  pemahaman  tentang  prinsip  manajemen keuangan  publik  oleh  para  manajer  publik.  Manajer  publik  harus  sadar sepenuhnya  bahwa  kegagalan  dalam  melaksanakan  anggaran  yang  telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

d.  Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Setiap  unit  kerja  pemerintahan  terlibat  dalam  proses  penyusunan anggaran.  Anggaran  publik  merupakan  alat  koordinasi  antarbagian  dalam  pemerintahan.  Anggaran  publik  yang  disusun  dengan  baik  akan  mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.  Di  samping  itu,  anggaran  publik  juga  berfungsi  sebagai  alat

komunikasi  antar-  unit  kerja  dalam  lingkungan  eksekutif.  Anggaran  harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

e.  Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran  merupakan  wujud  komitmen  dari  budget  holder  (eksekutif) kepada  pemberi  wewenang  (legislatif).  Kinerja  eksekutif  akan  dinilai berdasarkan  pencapaian  target  anggaran  tertentu  dan  efisiensi  pelaksanaan anggaran.  Kinerja  manajer  publik  dinilai  berdasarkan  berapa  yang  berhasil dicapai  dikaitkan  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

f.  Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran  dapat  digunakan  untuk  memotivasi  manajer  dan  stafnya  agar bekerja  secara  ekonomis,  efektif  dan  efisien  dalam  mencapai  target  dan tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan.  Agar  memotivasi  pegawai,  target anggaran  hendaknya  jangan  terlalu  tinggi  namun  juga  jangan  terlalu  rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

g.  Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran  publik  tidak  boleh  diabaikan  oleh  kabinet,  birokrat  dan DPR/DPRD.  Masyarakat,  LSM,  perguruan  tinggi  dan  berbagai  organisasi kemasyarakatan.  Mereka  harus  terlibat  dalam  proses  penganggaran  publik. Kelompok  masyarakat  yang  terorganisir  akan  mencoba  mempengaruhi anggaran  pemerintah  untuk  kepentingan  mereka.  Kelompok  lain  dari masyarakat  yang  kurang  terorganisasi  akan  mempercayakan  aspirasinya melalui proses politik yang ada.

B.  JENIS PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK

1.  Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik 

  Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

  a.  Anggaran Operasional.

  b.  Anggaran Modal.

a.  Anggaran operasional

Anggaran  Operasional  digunakan  untuk  merencanakan  kebutuhan sehari-hari  dalam  menjalankan  pemerintahan.  Pengeluaran  yang  dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah  pengeluaran  yang  manfaatnya  hanya  untuk  satu  tahun  anggaran  dan tidak  menambah  aset  atau  kekayaan  bagi  pemerintah.  Secara  umum, pengeluaran  yang  masuk  kategori  anggaran  operasional  antara  lain  Belanja

Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

b.  Anggaran modal/investasi

Anggaran  modal  menunjukkan  rencana  jangka  panjang  dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan  sebagainya.  Pengeluaran  modal  yang  besar  biasanya  dilakukan  dengan menggunakan  pinjaman.  Belanja  Investasi/Modal  adalah  pengeluaran  yang manfaatnya  cenderung  melebihi  satu  tahun  anggaran  dan  akan  menambah aset  atau  kekayaan  pemerintah,  dan  selanjutnya  akan  menambah  anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

2.  Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik

  Prinsip-prinsip anggaran sektor publik adalah:

a.    Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

b.    Komprehensif

Anggaran  tersebut  harus  menunjukkan  semua  penerimaan  dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada  dasarnya  menyalahi  prinsip  anggaran  yang  bersifat komprehensif.

c.    Keutuhan Anggaran

Semua  penerimaan  dan  belanja  pemerintah  harus  terhimpun  dalam dana umum.

d.    Nondiscretionary Appropriation

Jumlah  yang  disetujui  oleh  legislatif  harus  termanfaatkan  secara ekonomis, efisien, dan efektif.

e.    Periodik

Anggaran  merupakan  suatu  proses  periodik  yang  dapat  bersifat tahunan ataupun multi tahunan.

f.     Akurat

Estimasi  anggaran  hendaknya  tidak  memasukkan  cadangan  yang tersembunyi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  kantong–kantong pemborosan  dan  inefisiensi  anggaran  serta  dapat  mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan pengeluaran.

g.    Jelas

Anggaran  hendaknya  sederhana,  dapat  dipahami  masyarakat  dan tidak membingungkan.

STRUKTUR ANGGARAN DAN PROSES PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK

A.  STRUKTUR ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

  

Struktur Anggaran mencerminkan pengelompokan komponen-komponen anggaran  berdasarkan  suatu  kerangka  tertentu.  Di  samping  mencerminkan sistem  penganggaran,  pengelompokan  komponen-komponen  anggaran berdasarkan  suatu  kerangka  tertentu  ini  sangat  penting  artinya  dalam memudahkan  proses  pengelolaan  anggaran.  Berdasarkan  strukturnya, anggaran dapat dipisah menjadi: anggaran terpilah (the divided budgeted) dan anggaran komprehensif (the comprehensive budget).

1.  Anggaran Terpilah

Di dalam anggaran terpilah, komponen anggaran dipisahkan secara tajam menjadi  anggaran  rutin  dan  anggaran  operasional/pembangunan.  Kriteria dalam melakukan pemilahan itu adalah:

a.  Jangka  waktu  pelaksanaan  kegiatan.  Barang  dan  Jasa  yang  diperoleh dan  dikonsumsi  di  dalam  satu  periode  akuntansi  atau  satu  tahun anggaran diklasifikasikan sebagai anggaran rutin.

b.  Kemungkinan suatu kegiatan/program untuk mendatangkan penerimaan.

Dalam hal ini juga diharapkan agar  proyek tersebut dapat dibiayai baik seluruhnya  atau  sebagian  dari  proyek  itu  sendiri.  Kriteria  ini  sangat berguna  apabila  dihubungkan  dengan  pendanaan  dengan  pinjaman  luar negeri.  Walaupun  terhadap  pinjaman  luar  negeri  kita  harus  membayar bunga,  namun  beban  tersebut  akan  menjadi  lebih  murah  jika  hasil pinjaman  itu  digunakan  untuk  membiayai  proyek–proyek  yang menghasilkan penerimaan di kemudian hari.

c.  Jumlah  uang  yang  digunakan.  Merupakan  hal  yang  wajar  untuk memasukkan  suatu  kegiatan  yang  biayanya  melampaui  suatu  jumlah tertentu  ke  dalam  anggaran.  Pengeluaran  Investasi  yang  kecil  acapkali dikategorikan sebagai pengeluaran yang rutin karena akan menimbulkan kesulitan pengadministrasiannya apabila dimasukkan ke dalam anggaran pembangunan.

Anggaran terpilah memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut.

a.  Memisahkan  antara  pengeluaran  rutin  dan  belanja  investasi  sehingga proses pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan mudah

b.  Alokasi  penggunaan  pinjaman  dapat  dimonitor  dengan  mudah. Penggunaan  pinjaman  untuk  proyek–proyek  yang  menghasilkan penerimaan  sektor  publik  akan  membantu  pembayaran  kembali  bunga dan pokok pinjaman tersebut tepat pada waktunya.

Adapun kelemahannya adalah:

a.    Sering  terjadi  ketidakcocokan  antara  para  perencana  dengan  para penyusun  anggaran  dalam  menentukan  pengeluaran  yang  masuk  dalam kategori anggaran rutin dan anggaran operasional/pembangunan.

b.    Pemisahan  anggaran  rutin  dan  pembangunan  sering  menimbulkan  salah anggapan:  investasi  dianggap  sebagai  anggaran  pembangunan, sedangkan  anggaran  rutin  dianggap  sebagai  bukan  anggaran pembangunan.  Yang  akan  menimbulkan  kesan  anggaran  pembangunan lebih penting dari anggaran rutin.

c.    Pemisahan  anggaran  rutin  dan  pembangunan  membuka  peluang dilakukannya switching of funds.

2.  Anggaran Komprehensif

Anggaran  komprehensif  adalah  suatu  anggaran  tunggal  yang  mencakup aktivitas  pemerintah  atau  sektor  publik  secara  keseluruhan.  Dalam  anggaran komprehensif ini, alokasi  sumber dana dapat dilakukan secara lebih rasional yaitu  dengan  cara  mengevaluasi  sumber  dana  dan  penggunaannya  secara keseluruhan.  Dengan  demikian  kekurangan  anggaran  dapat  diatasi  dengan baik.

Dalam  praktik,  anggaran  komprehensif  ini  juga  memiliki  kekurangan

antara lain:

a.    Anggaran  tambahan  dan  perubahan  yang  biasanya  digunakan  untuk mendukung  pengeluaran  yang  tidak  terlihat  pada  waktu  penyusunan anggaran  komprehensif,  berpeluang  untuk  mengalokasikan  sejumlah dana  guna  membiayai  perubahan  kebijaksanaan  yang  belum  mendapat persetujuan dari legislatif.

b.    Kemungkinan terjadinya anggaran yang berulang.

B.  PROSES ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran  Pendapatan  dan  belanja  Negara/daerah  (APBN/D)  yang dipresentasikan  setiap  tahun  oleh  eksekutif  memberi  informasi  rinci  kepada DPR/DPRD  dan  masyarakat  tentang  program–program  apa  saja  yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dan bagaimana  program  itu  dibiayai.  Penyusunan  dan  pelaksanaan  anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

1.    membantu  pemerintah  mencapai  tujuan  fiskal  dan  meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah;

2.    membantu  menciptakan  efisiensi  dan  keadilan  dalam  menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan;

3.    memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja;

4.    meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Faktor Dominan yang terdapat dalam  penganggaran:

1.    tujuan dan target yang hendak dicapai;

2.    ketersediaan sumber daya;

3.    waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target;

4.    faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  anggaran,  seperti  munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, keamanan, dan bencana alam.

1.  Prinsip-prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran

Sebelum membahas lebih lanjut tentang siklus anggaran, perlu diketahui arti  penting  dan  keterlibatan  pemerintah  termasuk  pemda  dalam  proses penganggaran.  Musgrave  seperti  yang  dikutip  Coe  (1998)  mengidentifikasi tiga pertimbangan ekonomis mengapa pemerintah perlu terlibat dalam bisnis pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan itu:

a.  stabilisasi ekonomi;

b.  redistribusi pendapatan;

c.  alokasi sumber daya.

Prinsip-prinsip  pokok  siklus  anggaran  perlu  diketahui  dan  dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan  mekanisme  penganggaran  relatif  tidak  berbeda  dengan  swasta.  Siklus anggaran meliputi empat tahap, yaitu:

a.  tahap persiapan anggaran (preparation);

b.  tahap ratifikasi (ratification);

c.  tahap implementasi;

d.  tahap pelaporan dan evaluasi.

PENDEKATAN DALAM PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A.  PENDEKATAN DALAM PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

  

Sistem  Anggaran  sektor  publik  dalam  perkembangannya  telah  menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan  organisasi.  Hal  tersebut  terutama  tercermin  pada  komposisi  dan besarnya  anggaran  yang  secara  langsung  merefleksikan  arah  dan  tujuan pelayanan  masyarakat  yang  diharapkan.  Anggaran  sebagai  alat  perencanaan kegiatan  publik  yang  dinyatakan  dalam  satuan  moneter  sekaligus  dapat

digunakan  sebagai  alat  pengendalian.  Agar  fungsi  perencanaan  dan pengawasan  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  sistem  anggaran  atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Secara  garis  besar  terdapat  dua  pendekatan  utama  penganggaran  yang memiliki perbedaan mendasar yakni:

1.   Anggaran Tradisional/Konvensional.

2.  Pendekatan New Public Management (NPM).

1.  Anggaran Tradisional

Anggaran Tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu:

a.  cara  penyusunan  anggaran  yang  didasarkan  atas  pendekatan incrementalism;

b.  struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item;

c.  sentralistis;

d.  spesifikasi;

e.  tahunan;

f.  menggunakan prinsip anggaran bruto.

B.  PERUBAHAN TEKNIK PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

  

Reformasi  sektor  publik  yang  salah  satunya  ditandainya  dengan munculnya  era  New  nublic  Management  telah  mendorong  usaha  untuk mengembangkan  pendekatan  yang  lebih  sistematis  dalam  perencanaan anggaran  sektor  publik.  Seiring  dengan  perkembangan  tersebut,  muncul beberapa  teknik  penganggaran  sektor  publik,  misalnya  teknik  anggaran kinerja  (Performance  Budgetings),  Zero  Basic  Budgeting  (ZBB),  dan Planning Programming and Budgeting System (PPBS) Pendekatan  baru  dalam  sistem  anggaran  publik  tersebut  cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut.

1.  Komprehensif/komparatif.

2.  Terintegrasi dan lintas departemen.

3.  Proses pengambilan keputusan yang rasional.

4.  Berjangka panjang.

5.  Spesifikasi tujuan dan prioritas.

6.  Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost).

7.  Berorientasi input, output, outcome, bukan hanya input saja.

8.  Adanya pengawasan kinerja.

Materi Inisiasi 4

PENILAIAN INVESTASI DAN PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

I.    Investasi Pada Sektor Publik

Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran funsional, alokasi sumber daya, dan praktek manajemen keuangan sector publik.

Dalam prakteknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan diantaranya :

1. Memastikan bahwa program investasi publik merupakan yang komprehensif.
2. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
3. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada,
4. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk mengeluarkan investasi dan pengeluaran rutin.

Penentuan kebutuhan investasi public berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan diterapkan bagi masing-masing unit organisasi.

Ada beberapa cara menggolongkan usulan investasi :

1. Investasi penggantian
2. Investasi penambahan kapasitas
3. Investasi baru

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis public yaitu :

1.    Tingkat diskonto yang digunakan

Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat resiko tertentu.

Pada sector swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pendanaan modal (equity finance) dan pembiayaan utang (debt finance). Keuntungan yang diperoleh para kreditor sebagai pemberi utang, berupa pembayaran bunga utang, sedangkan investor memperoleh keuntungan berupa dividen dan gain atas saham yang dimilikinya.

2.    Inflasi

Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan.

3.    Resiko dan ketidakpastian

Requiredrate of return akam makin tinggi jika resiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan social-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi.

4.    Capital Retioning

Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadappi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi.

II.   Pengukuran Kinerja

Kinerja diartikan sebagai sebuah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan / program dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kinerja merupakan prestasi yang dicapai pada periode tertentu. Keberhasilan / kegagalan suatu organisasi dapat dilihat dari aktivitas organisasi tersebut, oleh karenanya  setiap aktivitas harus tercatat dan terukur.

Maksud pengukuran kinerja sektor publik untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

Ø  Membantu memperbaiki kinerja pemerintahan

Ø  Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan

Ø  Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

Kinerja memiliki indikator yang berupa ukuran yang bersifat kualitaitif dan kuantitatif yang menggambarkan pencapaian  suatu sasaran. Indikator kinerja merupakan suatu bentuk keterukuran dan bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Indikator Kinerja antara lain :

a.    Inputs, merupakan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

b.    Outputs, merupakan produk (fisik/non fisik) yang dicapai dengan adanya pelaksanaan program.

c.    Outcomes, mencerminkan wujud pencapaian sasaran untuk jangka waktu yang lebih panjang.

d.    Benefits, merupakan manfaat dari pelaksanaan kegiatan, dan biasanya terkait dengan tujuan jangka panjang / tujuan akhir.

e.    Impacts, merupakan pengaruh yang ditimbulkan.

Beberapa Aspek Pengukuran Kinerja :

1.    Aspek Finansial

       Memberikan penilaian terhadap target keuangan yang telah dicapai berdasarkan program.

2.    Kepuasan Pelanggan

       Memberikan penilaian terhadap segmen pasar dan tuntutan kebutuhan yang dilayani oleh organisasi.

3.    Operasi dan Bisnis Internal

Memberikan penilaian atas gambaran proses yang harus dbangun dalam melayani customer dan target yang ditetapkan.

4.    Kepuasan Pegawai

Memberikan penilaian atas kontribusi dari masing-masing personel / pegawai dalam mencapai target (misalnya kompetisi dalam menciptakan inovasi) sekaligus menilai dampak yang dihasilkan oleh program (misal: terciptanya lingkungan kerja yang harmonis)

5.    Kepuasan Komunitas dan Shareholders/Stakeholders

       Memberikan penilaian yang mengakomodasi kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan.

6.    Waktu

       Memberikan penilain atas ukuran waktu yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran.

Pertimbangan dalam pengukuran Kinerja:

1.    Adanya komitmen untuk mengukur kinerja dan melaksanakannya sesegera mungkin.

2.    Pengukuran kinerja yang dilakukan diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan yang akan selalu melalui proses evaluasi & koreksi.

3.    Penyesuaian pengukuran kinerja berdasarkankarakter organisasi.

Selamat belajar…..

AKUNTANSI DANA PROYEK MODAL

Capital Project Fund adalah dana yang digunakan oleh unit pemerintah sebagai sumber keuangan dalam memperoleh aktiva tetap yang sifatnya tidak rutin.  Sumber Keuangan dana ini antara lain, general bond, bantuan dari unit pemerintah lain, operating transfer dari dana lain, dan pendapatan investasi. Pendapatan Obligasi seringkali dipilih sebagai sumber pendapatan karena jumlah yang diperoleh besar, syarat-syarat yang diajukan dapat menguntungkan pihak pemerintah, periode yang panjang sehingga memudahkan proses pelunasan.

•          Akuntansi yang digunakan  dalam dana proyek modal berbasis akrual modifikasi.

•          Basis akrual yand dimaksud adalah pengakuan pendapatan adalah pada saat tersedia (aktiva lancar & klaim atas aktiva tersebut), dan terukur.

•          Pengakuan belanja adalah pada saat barang dan jasa diterima atau pada saat hutang timbul.

•          Capital Project Fund hanya sebatas mempertanggungjawabkan pengumpulan sumber-sumber keuangan untuk memperoleh aktiva tetap. Baik aktiva tetap yang telah diperoleh maupun Hutang jangka panjang yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap tidak dipertanggungjawabkan dalam Capital Project Fun. Aktiva tetap masuk ke dalam akun Aktiva Tetap Umum, sedangkan hutang jangka panjang masuk ke dalam akun hutang Jangka Panjang Umum.

Alasan Hutang Obligasi tidak dicatat sebagai Hutang pada Dana proyek Modal:

•          Dana Proyek Modal berfokus pada aktivitas pengeluaran dan mencatat sumber keuangan untuk memperoleh aktiva tetap.

•          Dana Pelunasan Hutang digunakan untuk mencatat pelunasan pokok dan bunga hutang.

Secura garis besar pencatatan anggaran Dana Proyek Modal antara lain :

•          Taksiran Pendapatan:

•          Estimated Revenue (Dr), Estimated other finance source (Dr), Appropriasi (cr)

•          Pendapatan dari bantuan pemerintah pusat:

•          Due from central government (Dr), Revenue-central Government grant (Cr)

•          Selisih Taksiran Penerimaan dan Appropriasi: unserved fund balance

•          Perjanjian antara pemerintah dan kortraktor dijurnal:

•          Encumbrance (Dr), Cadangan Encumbrance (Cr)

Akuntansi Dana Proyek Modal, Akuntansi Dana Dan Pelunasan Hutang
Akun Aktiva Tetap dan Hutang Jangka Panjang

v  Aktivitas Dana Proyek Modal

v  Jurnal Umum Dana Proyek Modal

v  Aktivitas Dana Pelunasan Hutang

v  Jurnal Umum Dana Pelunasan Hutang

v  Hubungan Dana Pelunasan Hutang dengan Dana Lain

Aktivitas Dana Proyek Modal

p  Definisi Dana Proyek Modal dan Syaratnya

p  Sumber Keuangan Dana Proyek Modal

p  Siklus Dana

p  Akuntansi Dana Proyek Modal

Jurnal Umum Dana Proyek Modal

p  Prosedur Pencatatan Anggaran Dana Proyek Modal

p  Prosedur Pencatatan Encumbrance, Belanja, dan Pendapatan Investasi

Aktivitas Dana Pelunasan Hutang

p  Definisi Dana Pelunasan Hutang

p  Sumber Keuangan & Aktivitas Investasi

p  Registration dan Fiscal Agent

p  Akuntansi Dana pelunasan hutang

Jurnal Umum Dana Pelunasan Hutang

p  Prosedur Pencatatan Anggaran

p  Jurnal Pendapatan, Belanja,dan Hutang

Hubungan Dana Pelunasan Hutang dengan Dana Lain

p  Hubungan Dana Pelunasan Hutang dengan; Dana umum, Dana Pendapatan Khusus, Dana Proyek Modal dan Kelompok Akun Hutang Jangka Panjang Umum